MPR dukung pemerintah bertindak tegas pada pengedar narkoba.
INFO MPR - Wakil MPR RI Hidayat Nur Wahid menyatakan dukungannya pada sikap pemerintah memberikan sanksi tegas hukuman bagi pengedar narkoba di Indonesia. Kedaulatan hukum pemerintah Indonesia menjalankan aturan tidak bisa dicampuri oleh negara lain.
"Kita menyayangkan kalau pemerintah ragu-ragu. Apalagi kalau para tahanan dibarter. Itu sama juga dengan korupsi, dan harus ditolak. Seharusnya negara lain menghormati kedaulatan hukum negara kita. Kalau Australia tidak mau warganya dihukum di Indonesia, maka jangan berbuat hukum di sini," kata Hidayat saat menerima Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Selasa, 10 Maret 2015.
Hidayat juga mengucapkan selamat kepada IMM telah berhasil menggelar Rakornas. Menurutnya IMM sebagai salah satu wadah bagi mahasiswa untuk berinteraksi dan memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa. Dia berharap para mahasiswa IMM memberikan harmoni di kampus yang terdiri dari keragaman suku bangsa, agama dan fakultas.
Sekretaris Jenderal Abdul Rahman melaporkan bahwa Rakornas DPP IMM telah berhasil digelar dan menghasilkan banyak keputusan strategis. Selain itu, saat ini DPP IMM concern mengikuti perkembangan politik dan hukum, terutama pemberitaan tentang KPK, Kapolri, dan hukuman mati bagi pengedar narkoba.
Dan menyikapi masalah sosial di masyarakat, dalam waktu dekat, IMM akan lakukan revitalisasi penguatan dakwah di kampus.
"Di kampus, skala prioritas akan dilakukan dengan gerakan revitalisasi penguatan dakwah karena saat ini banyak masalah di masyarakat yakni aliran sesat, narkoba dan seks bebas," kata Abdul Rahman. Kunjungannya ditemani Ketua Bidang Hikmah Taufan Putrev Korompot, Ketua Bidang Seni Budaya dan Olahraga Maulana Ishak, Ketua Bidang Media dan Komunikasi Azrisal Nasri, Ketua Lembaga Hukum Eki Pratama, Ketua Lembaga Politik dan Kajian Issue Kebangsaan Eka Pitra dan Ketua Lembaga Hubungan Luar Negeri Imawan Wilson Sanheinizh.
Tim Info Tempo
