SENIN, 06 APRIL 2015 | 18:50 WIB

Indonesia Butuh Kedaulatan Pangan

Pembenahan mulai dengan pendataan produksi pangan dari seluruh daerah

INFO MPR - Guru Besar ITB Bogor Dwi Andreas Santosa mengatakan sudah saatnya Indonesia kembali ke kedaulatan pangan, yakni re-orientasi mengembalikan kesejahteraan rakyat. Hal ini disampaikan Andreas dalam diskusi Empat Pilar MPR R dengan tema sentral ‘Pelemahan Rupiah dan Implikasinya Pada Ketahanan Pangan’, di Press Room DPR RI, Senin 6 April 2015. Selain Andreas, hadir juga sebagai narasumber politisi Edhy Prabowo.

Dikatakan Andreas, jika Indonesia tidak berlandaskan pangan dalam pembangunannya, maka Indonesia tinggal menunggu kehancuran. Pemerintah sudah seharusnya melakukan pembenahan, dimulai dari pendataan produksi pangan. Selama ini perhitungan pemerintah, pasokan pangan Indonesia surplus, akan tetapi impor tetap terjadi.

Menurutnya, pemerintah seharusnya membuat aturan agar melibatkan pihak lain untuk mendata lahan pertanian dan produksi yang dihasilkan. Pasalnya, selama ini pendataan hanya boleh dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Mengapa pendataan tidak dilakukan oleh lembaga mandiri seperti quick count. persoalannya jika data itu dikeluarkan, akan terancam pidana karena yang berhak mengeluarkan data sesuai undang-undang hanya BPS," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Gerindra Edhy Prabowo mengatakan bahwa membuat konstitusi tidak berbeda dengan pangan. Pemerintah dan legislatif juga harus mengurusi pangan. Apabila produksi pangan maksimal, tentu Indonesia tidak akan tergantung pada nilai mata uang asing. Dan menurutnya, swasembada pangan harus menjadi prioritas.

"Bayangkan selama ini kita impor gandum 7 juta ton, sementara tidak ada satu hektar pun kebun gandum di Indonesia wajar saja rupiah kita terpuruk," kata dia.

Dalam jangka pendek, menurut Edhy pemerintah harus melakukan infrastruktur pertanian, yakni irigasi, memberi bantuan alat pertanian kepada petani, distribusi pupuk tepat sasaran dan meningkatkan kebutuhan penyuluh pertanian yang kurang. "Kita kekurangan 75 juta penyuluh pertanian," ujarnya.

Untuk jangka panjang dibutuhkan kebijakan pemerintah mengembalikan lahan pertanian yang hilang akibat pembangunan mall dan perumahan. Edhy sependapat dengan Andreas bahwa data produksi pangan menjadi kunci penting.

Tim Info Tempo

https://www.mpr.go.id/