Menginginkan negara lebih baik dengan penataan konstitusi di beberapa tempat atau pasal.
INFO MPR - Tiga Pimpinan Fraksi MPR RI, Rambe Kamarulzaman dari Fraksi Partai Golkar, TB. Soenmandjaja dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Gerindra yang diwakili Sekretaris Fraksi Elnino M. Husein Mohi, memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (BPKK) DPD RI, Senin (3/2) malam di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan.
Rapat dipimpin Ketua BPKK Bambang Sadono dan dihadiri anggota DPD RI. Bambang mengungkapkan agenda utama dari rangkaian membahas Keputusan MPR RI No. 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR RI Masa Jabatan 2009-2014 antara lain perlunya penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan UUD NRI Tahun 1945.
Menurut Rambe, pendekatan DPD dalam sosialisasi amandemen tahun 2004, cukup bagus. “Golkar bisa menerima untuk dilakukan penyesuaian secara baik dan benar, kalau memang harus dilakukan amandemen, secepatnya dirancang dan dilaksanakan, katanya.
TB Soenmandjaja juga mengungkapkan kata senada. PKS telah memberikan dukungan 100 persen atas gagasan DPD dalam pertemuan mereka tahun 2011 silam. Di dalam telaah kami ada 4 alasan mengapa kita perlu menimbang kembali menuju kearah amandemen UUD. Salah satunya bahwa kita sudah mengalami usia 15 tahun dari perubahan I tahun 1999 sehingga sangat wajar jika ada beberapa telaah mendalam berkenaan masalah-masalah ketatanegaaraan atau isu global, terangnya.
Dari telaahan anggota Gerindra yang ditempatkan di Badan Pengkajian MPR RI, menurut Elnino, tidak ada masalah dengan usulan amandemen. Gerindra tegas mengatakan bahwa Gerindra juga menginginkan negara lebih baik dengan penataan konstitusi di beberapa tempat atau pasal.
“Namun bagaimanapun juga ini adalah proses politik dan bukan hanya proses akademis saja. Hal tersebut adalah sebuah proses politik ketat yang akan kita hadapi dan jalani ke depannya. Saat ini kita bicara dalam asumsi keadaan politik yang normal saja, sehingga agenda-agenda pembahasan besar termasuk amandemen juga bisa berjalan lancar, kedepan kita belum tahu juga. Karena ini adalah proses politik, maka bangunlah komunikasi dengan pucuk-pucuk pimpinan tertinggi partai-partai politik, kami harap tokoh-tokoh DPD membangun komunikasi tersebut,” katanya.
Tim Info Tempo
