Kesepakatan kerjasama yang ditandatangani Wakil Ketua MPR Oesman Sapta dengan Menteri Sosial Khofifah Indarparawangsa
INFO MPR - Pada hari Selasa 17 Februari 2015, bertempat di Gedung Aneka Bakti, Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, dilakukan nota kesepahaman kerjasama antara MPR dengan Kementerian Sosial. Kesepakatan kerjasama yang ditandatanganiWakil Ketua MPR Oesman Sapta dengan Menteri Sosial Khofifah Indarparawangsa itu mengenai Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Menurut Oesman Sapta, Kementerian Sosial merupakan lembaga yang pertama kali menyepakati kerjasama dengan MPR untuk melakukan sosialisasi. “Ini merupakan kementerian yang strategis ujarnya. Sebagai penanggungjawab sosialisasi, Oesman merasa senang mendapat dukungan dari kementerian itu.
Dikatakan saat ini MPR mulai meningkatkan kecepatannya dalam melakukan pemasyarakatan dan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sosialisasi merupakan amanat Pasal 5 ayat (b) UU. No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR. DPD, dan DPRD.
Oesman melihat bahwa seluruh jajaran pegawai Kementerian Sosial dari tingkat pusat hingga daerah yang jumlahnya ribuan memiliki semangat sebagai abdi bangsa dan abdi masyarakat yang memahami dan mengerti kondisi di lapangan. Dengan melibatkan mereka dalam sosialisasi tentu nilai-nilai yang diberikan kepada sasaran akan lebih diterima.
Sosialisasi menurut Oesman merupakan bentuk penyegaran nilai-nilai kebangsaan. Untuk itu dirinya tidak mau acara yang disepakati itu hanya seremonial. "Harus menjadi bentuk gotong royong dalam membangun bangsa," ujarnya.
Kepada wartawan Oesman Sapta mengatakan bahwa sasaran sosialisasi ini adalah seluruh lapisan masyarakat terutama anak-anak muda. "Sekarang banyak yang lupa maka perlu disegarkan kembali ingatan kepada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika," tegasnya.
Untuk membangun karakter bangsa maka sosialisasi yang dilakukan akan sangat terbantu dengan kemitraan berbagai pihak, pusat atau daerah. "Menjalin kerjasama dengan seluruh pihak harus dimaksimalkan," ujar Khofifah.
Diakui Kementerian Sosial bukan hanya di pusat tetapi juga di daerah, ada 13.000 pendamping Program Keluarga Harapan, ada 30.000 relawan, kemudian ada Tagana, dan PSKA. "Dengan kerja sama inilah saya berharap akan terbangun revolusi karakter melalui sosialisasi," tegasnya.
Tim Info Tempo
