Penting agar pembangunan ekonomi yang dilakukan bisa menjamin kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat.
INFO MPR - Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika harus kembali digelorakan. Begitu disebutkan Wakil Ketua MPR RI Mahyudin saat menjadi pembicara tunggal pada acara dialog Pilar Negara. Acara yang berlangsung di Kompleks MPR DPR dan DPD, pada Selasa (17/2), bertajuk "Asimilasi Budaya dan Pengelolaan Kemajemukan Indonesia".
Hal ini dikemukakan karena menurut pengamatannya semangat liberalisasi yang datang dari dunia barat sudah berpengaruh besar terhadap jati diri bangsa Indonesia. Terbukti, efek liberalisasi itu telah menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mulai dari nasionalisme, patriotisme, solidaritas, gotong royong, keragaman, kebersamaan dan Kebhinekaan Indonesia
Karena itulah, keempat pilar negara itu harus mampu mengawal seluruh proses pembangunan. Termasuk pembangunan bidang ekonomi yang dijalankan pemerintah. "Ini penting agar pembangunan ekonomi yang dilakukan bisa menjamin kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat," katanya.
Pembiaran terhadap liberalisasi ekonomi, menurut Mahyudin bisa berakibat fatal terhadap Indonesia. Karena pemberlakukan konsep pasar bebas dalam pembangunan ekonomi, akan menggilas para pengusaha kecil bahkan koperasi. Yang miskin akan terinjak-injak oleh yang kaya, yang lemah akan menjadi korban oleh mereka yang kuat.
"Jadi, pasar bebas dan liberalisasi akan memicu berkembangnya hukum rimba dan mendorong orang menjadi individualitis," kata Mahyudin menambahkan.
Padahal, UUD NRI Tahun 1945 menganut sistem ekonomi kekeluargaan. Dan menjadikan Koperasi sebagai sokoguru perekonomian. UUD 1945 juga mengharuskan negara melaksanakan peran untuk melindungi masyarakat kecil. Menjembatani kepentingan antara si miskin dan si kaya, agar saling bekerjasama dan saling melindungi. Bukan malah saling mematikan.
Tim Info Tempo
