Diharapkan dasar dan ideologi negara bisa lebih dipahami dan dimengerti generasi muda.
INFO MPR - Wakil Ketua MPR RI Bidang Sosialisasi Oesman Sapta, membuka kegiatan Penyegaran Materi Sosialisasi : Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhinneka Tunggal Ika dan Ketetapan MPR, Jumat (13/2) malam, di Hotel JW Marriot Jakarta. Peserta kegiatan 45 orang adalah anggota badan sosialisasi MPR. Acara yang berlangsung hingga Minggu (15/2) ini menghadirkan para pakar sebagai nara sumber.
Penyegaran materi sosialisasi digelar karena salah satu tugas MPR yang diatur dalam Pasal 5 huruf (b) Undang Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah menyosialisasikan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan Ketetapan MPR.
Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tidak bisa lepas dari sejarah berdirinya Indonesia dan perkembangan bangsa masa kini.
Sebelum Indonesia merdeka, pendiri bangsa telah merumuskan dasar dan ideologi negara Indonesia yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 menjadi hukum dasar negara, negara kepulauan adalah kesatuan Republik Indonesia serta keberagaman suku bangsa yang satu dalam Bhinneka Tunggal Ika.
Pada masa kini, rumusan para pendiri bangsa itu harus diimplementasikan agar pembangunan dan persatuan bisa memperkokoh bangsa.
Acara ini perlu digelar untuk menyamakan persepsi bagaimana metode penyampaian sosialisasi yang tepat bagi generasi muda masa kini. Oesman berharap, metode sosialisasi dikemas dengan kondisi dan perkembangan anak muda agar Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dipahami dan dimengerti generasi muda.
Sebelumnya, dalam sambutannya, Ketua Badan Sosialisasi MPR Ahmad Basara mengatakan bahwa dengan adanya Penyegaran Materi Sosialisasi, para anggota badan sosialisasi ini mampu memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan Ketetapan MPR sehingga MPR dapat menjalankan tugasnya sebagai perekat bangsa.
Acara ini juga diikuti Soedijarto anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR tahun 1999-2004, dan pengamat kenegaraan Yudi Latief.
Tim Info Tempo
