Tanpa Kaderisasi, Demokrasi Bakal Sia-sia

INFO MPR - Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Zainud Tauhid Saadi menilai demokratisasi politik di Indonesia tidak maksimal karena tidak ada kaderisasi anggota di dalam partai politik. "Kaderisasi kita sudah terputus. Asal punya modal dan nilai jual dicalonkan menjadi pemimpin. Implikasinya, tidak ada rasa malu dan kesantunan di kalangan elit politik. Sudah saatnya mengembalikan fungsi partai politik sebagai kaderisasi," kata Zainud dalam diskusi bertajuk Budaya Politik dan Pengaruhnya di Masyarakat Senin 23 Maret 2015 di Gedung MPR RI.

Tanpa kaderisasi, cita-cita demokrasi untuk mensejahterakan rakyat sia-sia. Padahal, kata Zainud, demokrasi dan kesejahteraan harus berdampingan ibarat dua sisi mata uang.

Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti mengatakan kaderisasi politik tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dulu, kaderisasi partai politik dimulai dari kampus melalui kegiatan ekstra. Namun, upaya-upaya sistematis dari pemerintah untuk mereduksi kekuatan politik dilakukan lewat SK No.0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) oleh Mendikbud Daoed Joesoef. Fungsi universitas yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian bertujuan untuk mencetak pekerja otak (knowledge worker) bagi teknostruktur pembangunan. Menurut Ikrar, SK NKK adalah kebijakan yang membatasi aktifitas politik mahasiswa.

Sementara, mengutip pernyataan Mantan Ketua MPR RI Taufik Kiemas, menurut Ikrar, butuh biaya yang besar untuk menyelenggarakan kegiatan kaderisasi. "Untuk satu tahapan saja, misalnya untuk sekali kegiatan leadership training di satu tempat, butuh biaya minimal Rp 30 juta," ujar Ikrar.

Pembiayaan ini menyulitkan partai politik melakukan kaderisasi. Apalagi, pemerintah tidak mengalokasikan dana untuk itu. Ikrar berpendapat bahwa dana diproleh dengan cara diusulkan kepada pemerintah. "Partai politik harus didanai negara," katanya.

Tanpa mengecilkan peran artis di DPR, menurut Ikrar, sudah saatnya kaderisasi politik di Indonesia diperbaiki daripada mendapatkan anggota wakil rakyat yang tidak performwell.