INFO MPR - Membangun daerah perbatasan harus menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Ketua Lembaga Demografi Universitas Indonesia Sonny H. Harmadi, dalam diskusi bertajuk "Persoalan Perbatasan" di gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat, Senin, 8 Juni 2015, mengatakan ada beberapa poin yang menjadikan pembangunan daerah perbatasan sebagai prioritas. 

Dia mengemukakan beberapa alasannya, antara lain daerah perbatasan cenderung lebih miskin dibanding daerah lain; hilangnya kedaulatan ekonomi; sengketa tapal batas; masalah keamanan yang menjadi entry point aktivitas ilegal, seperti perdagangan manusia dan narkoba; dan soal aksesibilitas dan infrastruktur di perbatasan. Karena itu, menurut dia, sangat perlu rekonstruksi kebijakan publik terhadap daerah perbatasan. "Intinya, harus dibangun infrastruktur sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang baik. Kawasan itu harus diperbaiki," ujar Sonny.

Dalam acara yang sama, anggota Badan Kajian Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ali Taher, menuturkan persoalan di daerah perbatasan meliputi dua lingkup, yaitu nasional dan internasional. Dalam lingkup nasional, persoalan utama adalah infrastruktur. Kesenjangan, kata Taher, terjadi karena pemerintah kurang memperhatikan daerah perbatasan. Sedangkan dalam lingkup internasional, menurut dia, persoalannya mencakup hal politik, pertahanan, serta rendahnya daya saing produk lokal di daerah perbatasan. "Solusi dari persoalan itu adalah realisasi pembangunan infrastruktur yang harus dituangkan dalam anggaran," ucapnya. (*)