INFO MPR - Reformasi sudah bergulir, tuntutan reformasi yang dikomandani para mahasiswa Indonesia sudah terpenuhi bahkan melebihi tuntutan mahasiswa, salah satunya adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Seharusnya, pascareformasi mahasiswa dan generasi muda menjaga agar reformasi tidak masuk angin.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid saat audiansi dengan tiga perwakilan Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI). Dipimpin Ketua Umum KAMMI, Kartika Nurahman, audiensi berlangsung hangat di ruang kerja Wakil Ketua MPR, gedung Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin, 28 Desember 2015.

“KAMMI adalah organisasi mahasiswa atau pemuda yang dilahirkan dalam rahim reformasi. Untuk itulah harus ikut bertanggung jawab menjaga konsistensi arah reformasi, yakni demokrasi bangsa. Jangan sampai reformasi mati kutu dan kehilangan arah demokrasi. Demokrasi harus dikawal,” ujarnya.

Mahasiswa dan generasi muda lainnya, lanjut Hidayat, seharusnya tetap kritis pada hasil-hasil atau tuntutan-tuntutan yang berhasil diraih. Misalnya, mahasiswa harus tajam melihat apa-apa yang kurang atau yang lebih pada hasil reformasi.

Sebagai contoh hasil reformasi, lembaga tertinggi negara MPR sudah berubah akibat tuntutan reformasi menjadi lembaga tinggi negara. Namun di sisi lain, reformasi menghasilkan kekuasaan lembaga negara yang sangat tinggi kewenangannya, seperti Mahkamah Konstitusi (MK), dengan keputusannya yang sangat final dan mengikat. “Hal ini harus dilihat secara jernih dan kritis oleh mahasiswa kekurangan dan kelebihannya,” lanjutnya.

Dalam audiensi PP KAMMI sendiri, menurut Ketua Umum PP KAMMI Kartika Nurahman, sebagai bentuk memperkenalkan kepengurusan baru yang dilantik November 2015. Lebih lanjut mereka berinisiatif mengundang Pimpinan MPR untuk hadir dalam Mukernas 2016 KAMMI yang akan diselenggarakan Februari 2016. (*)