A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead

Filename: libraries/Pagination.php

Line Number: 2

Backtrace:

File: /mnt/data/microsite/www/jendelaMPR-RI/application/controllers/Detail.php
Line: 14
Function: __construct

File: /mnt/data/microsite/www/jendelaMPR-RI/index.php
Line: 292
Function: require_once

Pembangunan Indonesia Perlu Pijakan Kokoh | Jendela MPR-RI | tempo.co

22 DESEMBER 2015 | 16.30

Pembangunan Indonesia Perlu Pijakan Kokoh

Dalam Sarasehan Nasional bertajuk “Refleksi Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Tahun 2015”, Ketua Badan Sosialisasi MPR Ahmad Basarah mengatakan, semenjak reformasi pembangunan, Indonesia seperti kehilangan pijakan dan mengalami disorientasi.

INFO MPR - Dalam Sarasehan Nasional bertajuk “Refleksi Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Tahun 2015”, Ketua Badan Sosialisasi MPR Ahmad Basarah mengatakan, semenjak reformasi pembangunan, Indonesia seperti kehilangan pijakan dan mengalami disorientasi.

Sarasehan Nasional yang merupakan hasil kerja sama Fraksi PDIP MPR dengan DPP Alumni GMNI ini berlangsung di Gedung CCM Jalan Cikini Raya No. 95, Jakarta pada 22 Desember 2015. Turut hadir sebagai narasumber Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, hakim Mahkamah Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Tb. Hassabudin, Yudi Latief, dan Kiki Syahnakri.

Lebih lanjut, Ahmad Basarah mengatakan kegiatan ini diselenggarakan sebagai tugas konstitusional untuk mengevaluasi sistem tata negara sejak Indonesia merdeka pada 1945, sejak era reformasi, dan satu tahun setelah Presiden Joko Widodo berkuasa. Menurut Ahmad Basarah, dalam masa-masa itu terjadi banyak dinamika.

Sejak UUD 1945 disahkan pada 18 Agustus 1945 menjadi konstitusi, selanjutnya bangsa ini mengalami pergantian konstitusi pada saat UUD RIS dan UUD Sementara Tahun 1950. Badan Konstituante yang diberi amanah untuk membuat konstitusi tidak mampu menjalankan tugasnya sehingga Presiden Soekarno menyatakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Dalam masa pemerintahannya, Soekarno menjalankan program pembangunan yang terencana dalam roadmap Semesta. Selanjutnya GBHN yang dibuat MPR jadi pijakan dalam masa Soeharto. “Program pembangunan yang dilakukan pada masa Orde Baru lebih menitikberatkan pada aspek pembangunan material sehingga faktor nation building terlupakan,” ucap Ahmad Basarah.

Setelah era reformasi, MPR melucuti kekuasaannya sendiri untuk tidak merancang GBHN. Presiden dalam era reformasi membuat visi dan misi sendiri. Dampaknya, visi pembangunan yang sebelumnya penuh dengan nilai-nilai gotong royong berubah dengan nilai-nilai yang penuh individualistis. Ditambah lagi dengan otonomi daerah sering membuat kebijakan daerah tidak sinkron dengan kebijakan pusat. “Tanpa perencanaan pembangunan seperti GBHN, bangsa ini tak punya pijakan dan tanpa arah,” tuturnya. (*)

Foto Terkini