Severity: 8192
Message: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead
Filename: libraries/Pagination.php
Line Number: 2
Backtrace:
File: /mnt/data/microsite/www/jendelaMPR-RI/application/controllers/Detail.php
Line: 14
Function: __construct
File: /mnt/data/microsite/www/jendelaMPR-RI/index.php
Line: 292
Function: require_once
08 DESEMBER 2015 | 14.20
Added Value Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat
INFO MPR - “Kekayaan yang ada di bumi Indonesia merupakan hak generasi muda untuk mengolahnya. Kita harus mandiri secara ekonomi, jangan lagi sampai terjajah seperti yang terjadi selama ini,” ujar Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta saat menerima delegasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).
Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara 3 Kompleks MPR/DPR/DPD, pada Selasa, 8 Desember 2015. Dalam kesempatan tersebut, delegasi KAMMI dipimpin Ketua Kartika Nur Rakhman, didampingi sejumlah Pengurus KAMMI Pusat, antara lain Irfan Ahmadaa, Irawan Malebra, Azza Elmunadiyan, Safarino, dan Barri Pratama.
Lebih lanjut, Oesman menegaskan, ke depannya ekspor Indonesia harus dalam bentuk barang jadi, minimal setengah jadi. Sebab, dengan mengekspor barang jadi, hal itu akan memberikan added value sehingga keuntungan yang didapat lebih besar. “Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat pun bisa ikut terangkat,” tuturnya.
Dalam audiensi tersebut, Ketua KAMMI menyampaikan kepada Wakil Ketua MPR soal kekhawatiran terkait dengan kerusuhan yang melibatkan Ketua DPR dan Freeport. “Bagi KAMMI, yang penting bagaimana kepentingan nasional bisa dipertahankan. Tidak boleh ada kekuatan asing mana pun yang bisa dengan leluasa menginjakkan kaki di Indonesia, termasuk Freeport.”
Harapannya, DPR dan pemerintah harus kompak dan tidak saling bersitegang, apalagi dalam suasana krisis seperti sekarang. Pemerintah harus bersikap tegas terhadap oknum yang hanya ingin mendapatkan keuntungan pribadi.
Menanggapi masukan tersebut, Oesman mengatakan keinginan KAMMI itu sama dengan isi hati Presiden. “Karena Presiden Jokowi tidak mau lagi menjual bahan mentah ke luar negeri. Termasuk bahan tambang yang diekspor Freeport,” tutur wakil rakyat dari Kalimantan Barat itu. (*)
16 DESEMBER 2015 | 14.48
16 DESEMBER 2015 | 14.47
16 DESEMBER 2015 | 14.47