INFO MPR - Pimpinan Badan Sosialisasi MPR RI Bachtiar Ali mewakili pimpinan MPR membuka acara kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR yang dilakukan dengan metode outbound  digelar di Provinsi Bengkulu. Kegiatan yang digelar marathon dari tanggal 4-7 Desember 2015 ini diikuti sekitar 100 peserta mahasiswa dari lima perguruan tinggi, yaitu Universitas Bengkulu, Universitas Prof. DR. Hazairin, Universitas Dehasen, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Bachtiar Ali didampingi anggota Fraksi PKS MPR RI Hermanto dan Kepala Biro Persidangan Sekretariat Jenderal MPR RI sekaligus Ketua Panitia Muhammad Rizal. Ia mengatakan kegiatan sosialisasi dengan metode yang sesuai dengan jiwa muda ini sangat pas dan mampu memunculkan gairah muda untuk mempelajari nilai-nilai luhur bangsanya. “Apa yang negara lakukan ini melalui MPR terutama terhadap generasi muda adalah untuk menghadapi dan menghindari krisis kebangsaan yang lambat laun mendera seluruh bangsa dan sasaran potensialnya generasi muda bangsa,” ujarnya.

Krisis kebangsaan, lanjut Bachtiar, antara lain lunturnya identitas kebangsaan. Hal ini diakibatkan banyaknya kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, ketidakadilan, sehingga banyak rakyat berpikir negatif tentang hidup dan mencari penghidupan di Indonesia.  "Krisis kepercayaan diri mulai melanda generasi muda kita. Sebab generasi muda melihat negara lain yang sangat maju, modern dan kesejahteraan rakyatnya terjamin," tutur Bachtiar.

Kata Bachtia, upaya sosialisasi ini merupakan salah satu jalan menumbuhkan kembali rasa percaya diri, sebagai bagian dari bangsa yang besar dan terhormat, dan setidaknya untuk memunculkan kembali kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.  "Empat pilar ini sangat penting sebagai filterisasi generasi muda yang setiap hari, melihat banyak hal negatif,” katanya.

Selain kegiatan permainan outbound dengan permainan-permainan berfilosofi nilai-nilai luhur bangsa, acara ini juga akan menggelar diskusi dari sekitar 15 pemateri dari anggota MPR. Beberapa tema yang diangkat antara lain soal lembaga-lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta soal hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa. (*)