Severity: 8192
Message: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead
Filename: libraries/Pagination.php
Line Number: 2
Backtrace:
File: /mnt/data/microsite/www/jendelaMPR-RI/application/controllers/Detail.php
Line: 14
Function: __construct
File: /mnt/data/microsite/www/jendelaMPR-RI/index.php
Line: 292
Function: require_once
03 DESEMBER 2015 | 11.45
Tinggal dua pimpinan lembaga yang belum terjerumus ke perilaku korupsi, yaitu Ketua MPR dan Ketua DPD.
INFO MPR - Dalam sambutannya sebelum membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) Tahun 2015 di Gedung Nusantara V Gedung MPR/DPR/DPD, Kompleks Senayan, Kamis, 3 Desember 2015, Wapres Jusuf Kalla menyampaikan hampir semua lembaga-lembaga pemerintah sudah terserang virus korupsi.
JK membeberkan dimana sembilan menteri, 19 gubernur, 44 anggota DPR, dua Gubernur BI, empat Ketua Partai, Ketua MK, Ketua KY, KPU sudah masuk penjara karena melakukan tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara. "Waktu saya berbincang-bincang dengan Ketua MPR, saya katakan tinggal dua pimpinan lembaga lagi yang masih belum terjerumus ke perilaku korupsi, yaitu Ketua MPR dan Ketua DPD," ucapnya
JK juga sempat menyinggung dugaan kasus korupsi yang tengah ditangani Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) saat ini. Ia tragis mendengar rekaman yang dibuka MKD bahwa ada suatu upaya sekelompok orang, pejabat, pengusaha yang mencoba merugikan keuangan negara sangat besar. "Ini skandal terbesar korupsi di Indonesia," ucapnya.
Ia melihat kasus korupsi ini ibarat fenomena gunung es, yang kemungkinan masih banyak lagi yang belum kelihatan dan bisa muncul sewaktu-waktu dengan lebih besar lagi.
Menurut JK, merajalelanya kasus korupsi di Indonesia ini disebabkan dua hal, yaitu karena adanya pembagian kekuasaan yang terlalu luas dan anggaran yang semakin besar. Ini yang membuat terjadinya keserakahan hidup. Untuk mencegah hal ini, JK mengatakan perlunya memperbaiki gaya hidup, dan adanya pembatasan kekuasaan dan kewenangan, serta adanya ketegasan. "Karena itu presiden dan saya bertekad untuk membersihkan apa pun yang namanya korupsi di negara ini," kata JK.
Sementara menyikapi MKD dalam menangani kasus Freeport, Ketua MPR Zulkifli Hasan menyerahkan sepenuhnya kepada DPR. "Kita kasih kesempatan lah. MKD kan sudah terbuka, transparan. Saya percaya teman-teman DPR itu akan mendengar suara rakyat, akan memperhatikan rakyat yang diwakili. Ya kita tunggulah hasilnya," ujarnya. (*)
16 DESEMBER 2015 | 14.48
16 DESEMBER 2015 | 14.47
16 DESEMBER 2015 | 14.47