INFO MPR - Ketua Badan Sosialisasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Achmad Basarah menyatakan salah satu dampak negatif pascareformasi 1998 adalah tercerabutnya Pancasila dari bumi Indonesia.  Pancasila ditinggalkan masyarakat karena dianggap sudah digunakan pemerintahan Orde Baru untuk melanggengkan kekuasaan. Bahkan mata pelajaran Pancasila yang sebelumnya terdapat dalam kurikulum nasional pun turut dihilangkan.

Akibat tercerabutnya Pancasila dari kehidupan masyarakat, elemen masyarakat mulai disorientasi dan berjalan sendiri-sendiri membawa kepentingannya masing-masing. Sedangkan kepentingan bangsa dan negara ditinggalkan begitu saja.

Pernyataan ini disampaikan Achmad Basarah setelah mengukti rapat evaluasi pelaksanaan sosialisasi empat pilar 2015. Hasil dari rapat tersebut akan digunakan untuk menyusun rencana pelaksanaan sosialisasi pada 2016. Rapat evaluasi tersebut berlangsung di Denpasar, Bali, pada Rabu, 2 Desember 2015.

Sebagai respons atas apa yang terjadi, MPR berinisiatif melaksanakan sosialisasi empat pilar MPR: Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Tugas tersebut diambil MPR karena saat ini Indonesia tidak memiliki lembaga yang berwenang melakukan sosialisasi empat pilar.

“Pada era Orde Lama dikenal adanya Lembaga Pengembangan Jiwa Revolusi, sementara zaman Orde Baru ada BP7. Kini lembaga seperti itu tidak ada,” ujar Basarah. Ketiadaan lembaga seperti itulah yang membuat masyarakat mengalami disorientasi.

Demi meningkatkan keberhasilan sosialisasi seperti yang sudah dicapai selama ini, MPR akan memperluas kerja samanya dengan pihak-pihak lain selain yang sudah terjalin selama ini. Selain dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Persatuan Guru Republik Indonesia, MPR juga akan meningkatkan kerja sama dengan Pramuka, mahasiswa, dan organisasi lain.

“Upaya lainnya adalah MPR akan terus mendesak presiden segera membentuk lembaga negara yang bertugas melakukan sosialisasi agar keberhasilannya bisa segera dirasakan,” tutur Basarah. (*)