INFO MPR - Ketua Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Sadono berharap sistem ketatanegaraan Indonesia semakin baik. Hal-hal yang perlu disempurnakan menurutnya adalah hal-hal fundamental untuk menata Indonesia. Yang perlu penyempurnaan menurutnya antara lain Pancasila, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), sistem presidensial, Dewan Perwakilan Daerah, dan lembaga negara lainnya meliputi Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Yudisial (KY). 

Focus Group Discussion (FGD) bertema Implementasi Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 Bidang Ketataanegeraan ini digelar di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis 29 Oktober 2015. Acara ini diikuti sekitar 25 peserta yang terdiri dari pimpinan majelis dan lembaga di lingkungan Muhammadiyah yang tengah melakukan rapat koordinasi. Mereka perwakilan Muhammadiyah dari berbagai daerah di Indonesia. Hadir juga dalam FGD ini Wakil Ketua MPR periode 2009-2014 Hajriyanto Y. Thohari, Ketua PP Muhammadiyah dan Anggota MPR Fraksi PAN Ali Taher, dan anggota MPR Fraksi PKS Al Muzamil Yusuf.

"Kami berharap dari forum ini mucul gagasan dan pemikliran untuk memperkaya konsep yang dimiliki Badan Pengkajian dalam penyempurnaan sistem ketatanegaraan," ujar Bambang. 

Dan untuk menyerap aspirasi dari rakyat, Badan Pengkajian telah menyebar  45 orang anggotanya ke seluruh Indonesia. Untuk mendengarkan pendapat dari kalangan perguruan tinggi dan tokoh-tokoh masyarakat. (*)