INFO MPR - Kajian-kajian akademis terkait dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika masa kini dan masa datang perlu untuk menjaga integritas bangsa. Hal ini disepakati dalam temu pakar dan tokoh saat mengkaji sistem ketatanegaraan dan konstitusi yang diselenggarakan Badan Pengkajian MPR bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah (Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta. Bertempat di Hotel Mega Anggrek, Jakarta, pada 15 September 2015, acara berlangsung dalam format diskusi mendalam.

A.M. Fatwa dari Badan Pengkajian MPR menjadi keynote speaker dalam diskusi ini. Temu pakar dan tokoh tersebut menghadirkan narasumber anggota MPR, Dimyati Natakusumah, Aryo Djojohadikusumo, dan John Pieris, serta perwakilan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta, Ratiyono. Mereka berdialog dengan sekitar 30 tokoh dari berbagai elemen, antara lain pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), beberapa lembaga swadaya masyarakat, organisasi pers, akademikus, dan pakar politik.

Dengan  tema “Implementasi Pancasila, UUD 1945, dan Sistem Ketatanegaraan”, acara ini mengkaji berbagai isu pokok aspirasi masyarakat pusat dan daerah. Aspirasi ini kemudian dikaji lebih dalam oleh Badan Pengkajian MPR.

"Acara ini adalah sebuah diskusi interaktif dengan berbagai tokoh, baik pusat maupun daerah. Kami membahas berbagai permasalahan soal kebangsaan dan sistem ketatanegaraan," kata A.M. Fatwa.

Adapun Dimyati Natakusumah mengatakan bahwa kajian ini dilakukan untuk memperkuat NKRI agar tidak terpecah. Sebab, saat ini nilai-nilai Pancasila belum bisa diimplementasikan sepenuhnya. Masih ditemukan beberapa konflik dan perpecahan akibat perbedaan. "Adanya potensi disintegrasi ditambah dengan perekonomian kita yang menurun dan paham radikalisme yang makin marak. Diskusi dan aksi untuk penguatan NKRI adalah satu hal yang wajib saat ini," ujar Dimyati. (*)