INFO MPR - Dalam sesi diskusi kelompok di rangkaian kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan metode Training of Trainers (ToT) atau pelatihan untuk pelatih di Makassar, terpapar kajian atas beberapa masalah bangsa. Secara umum, dalam sesi diskusi pada 12 September 2015 tersebut para peserta di masing-masing kelompok membedah soal Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam prakteknya, peserta ToT dibagi menjadi lima kelompok dengan satu kelompok beranggotakan 20 peserta. Tiap kelompok didampingi tiga orang fasilitator dari anggota MPR RI dan dua orang staf pendamping dari Sekretariat Jenderal MPR RI.

Dalam diskusi kelompok satu yang difasilitatori Hardisoesilo, Khatibul Umam Wiranu, dan Mohammad Toha membahas soal kedaulatan rakyat di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UU serta soal hilangnya GBHN dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu simpulannya menyebutkan bahwa seharusnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia harus ada satu lembaga yang merepresentasikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat yakni MPR RI.

Pada diskusi kelompok dua yang difasilitatori Yosep Umar Hadi dan Supratman Andi Agtas, keluar pembahasan soal pentingnya nilai-nilai luhur yang ada dalam Empat Pilar MPR RI dalam kurikulum pendidikan nasional. Mengingat betapa pentingnya Pancasila buat generasi muda bangsa, pendidikan Pancasila di perguruan tinggi seharusnya dipisah dan menjadi mata kuliah tersendiri.

Selain itu, pemahaman Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa yang lainnya harus dipahami lebih dahulu oleh para pejabat tinggi. Pejabat-pejabat Indonesia harus menjadi teladan untuk rakyat Indonesia.

Dari kelompok empat yang difasilitatori Zainuttauhid Saadi dan Andi Ridwan Wittiri muncul soal pendapat sebagian masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa Pancasila adalah agama. Hal ini membuat banyak sekali terjadi gesekan pemahaman di antara masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Melihat fakta tersebut, perlu adanya pemahaman yang benar soal Pancasila dan agama kepada masyarakat luas sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan yang menimbulkan konflik. (*)