INFO MPR - Haluan pembangunan negara dan penanaman nilai ideologi berbentuk penataran pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (P4) patut dihidupkan di tengah masyarakat. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Mahyudin dalam sosialisasi empat pilar MPR di Stikes Mataram, Lombok, Kamis, 10 September 2015, menduga amandemen kelima pada Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945 segera terwujud. Dalam perubahan kelima UUD NRI itu, akan dicantumkan pedoman haluan pembangunan negara.

“Partai politik sudah memberi sinyal untuk menghidupkan kembali haluan pembangunan dan perubahan kelima UUD NRI Tahun 1945,” ucap Mahyudin.

Selain wacana yang sedang menguat di kalangan partai politik, Lembaga Pengkajian MPR yang beranggotakan 60 orang sedang menyusun pedoman haluan pembangunan negara ini. Anggota Lembaga Pengkajian terdiri atas pakar tata negara, tokoh masyarakat, dan mantan anggota MPR.

Menurut dia, wacana mengemukanya pedoman haluan pembangunan nasional karena arah pembangunan nasional pascareformasi tidak terarah. Dengan demikian, presiden terpilih tidak punya haluan pembangunan sendiri tapi mengacu pada pedoman haluan yang sudah dibuat negara.

“Yang terpenting, ada arah pembangunan nasional. Jadi, saat berganti presiden, arah pembangunan tidak berdasarkan visi dan misi presiden terpilih," ujar Mahyudin.

Selain itu, P4 yang bertujuan menanamkan ideologi Pancasila masih dibutuhkan. Pola hidup menonjolkan kedaerahan masih terjadi di mana-mana. Kondisi bangsa juga mulai tergerus arus individualisme dan hedonisme.

“Yang paling utama dalam sosialisasi ini adalah penanaman ideologi Pancasila agar menjadi pedoman perilaku masyakarat sehari-hari. Dalam konteks itulah, generasi muda, khususnya mahasiswa, perlu mendapatkan pemahaman tentang Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” tutur Mahyudin. Acara sosialisasi ini juga menghadirkan anggota MPR, Lukman Edy dan Bowo Sidiq Pangarso.  (*)