INFO MPR - Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, mengatakan tidak ada yang bisa menjamin pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2015 berlangsung tanpa pelanggaran. Hal ini diungkapkannya karena melihat persoalan yang ditimbulkan partai politik sejak tahapan pilkada dimulai. Penyelesaian persoalan pilkada kelak diprediksi akan semakin pelik lantaran Indonesia akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN pada awal 2016. “Karena pada saat bersamaan, awal tahun 2016, tahapan sengketa pilkada juga akan segera masuk ke persidangan,” ujarnya.

Dalam dialog Pilar Negara bertajuk “Etika Politik Pemilukada” yang digelar di Ruang Presentasi Perpustakaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Senin, 7 September 2015,  pimpinan Badan Anggaran MPR Muhammad Asri Anas menuturkan persoalan dalam tahapan pilkada tidak hanya terjadi pada partai politik. Masalah lain adalah Komisi Pemilihan Umum di daerah sempat terpecah dan money politic. 

“Temuan lain menyangkut pilkada serentak adalah proses penyaluran dana desa, yang diembel-embeli sebagai bantuan kepala daerah. Ini tidak sehat,” kata Asri. 

Asri berharap parpol bisa mengambil banyak pelajaran dalam pelaksanaan pilkada serentak tahap pertama. Ini penting agar tidak ada lagi kesalahan yang sama pada pelaksanaan pilkada berikutnya. (*)