INFO MPR- MPR RI saat ini tengah melakukan kajian terhadap sistem ketatanegaraan terkait pemilihan langsung dengan menyerap berbagai aspirasi dari kalangan masyarakat.

"Pemilihan langsung pada dasarnya semua orang setuju. Tapi peraturan, pendukung, dan sebagainya itu yang harus kita sempurnakan," ujar Ketua MPR RI Zulkifli Hasan usai menghadiri acara Dialog Kebangsaan Menatap indonesia Masa Depan di Gedung Roedhiro FEB Universitas Negeri Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Kamis, 3 September 2015.

Kata Zulkifli, semua masukan dari masyarakat nantinya akan dibawa ke MPR dan Badan Pengkajian MPR akan mengolahnya menjadi sistem  ketatanegaraan yang tepat. "Pada prinsipnya, Yang baik tentu akan dipertahankan dan yang belum baik akan disempurnakan," ucapnya.

Soal hasilnya nanti, menurut Zukifli, akan disampaikan kepada para stake holder lainnya seperti parpol, kepala negara, dan kampus-kampus. "Mengenai bentuknya nanti seperti apa, itu akan ditampung dan dibahas di badan pengkajian," katanya.

Zulkifli mengutarakan dengan pemilihan langsung ini, banyak  pemodal yang memanfaatkan para calon gubernur atau bupati untuk kepentingannya sendiri. Para investor tahu, untuk mencalonkan diri menjadi gubernur atau bupati itu membutuhkan dana besar dan pasti mereka memerlukan investor.  "Karena ada sponsornya maka saat mereka menang, semua kebijakan yang akan mereka keluarkan tentu untuk kepentingan pemilik modal," tuturnya.

Yang terjadi, kata Zulkifli, semua sumber daya alam di daerah itu yang punya bukan rakyat, tapi pemilik modal pendukung gubernur atau bupati itu. "Apa itu ekonomi Pancasila namanya. Tentu jauh terjemahannya," ujarnya. (*)