INFO MPR - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan beserta empat Wakil Ketua MPR, yakni Mahyudin, E.E. Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, dan Oesman Sapta, serta pimpinan fraksi dan kelompok DPD MPR, menggelar rapat gabungan (ragab) di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 26 Agustus 2015. Agenda utama ragab itu adalah menetapkan lima calon pemimpin Lembaga Pengkajian MPR.

Rapat gabungan tersebut, antara lain, dihadiri Ketua Fraksi Partai Golongan Karya Rambe Kamarul Zaman; Ketua Fraksi Partai NasDem Bachtiar Aly; Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera T.B. Syunmandjaja; Ketua Fraksi Partai Demokrat Guntur Sasono; ketua perwakilan kelompok DPD MPR Bambang Sadono; perwakilan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, El Nino; anggota MPR dari kelompok DPD, Intsiawati Ayus; Sekretaris Fraksi Golkar Hadi Susilo: dan perwakilan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Abidin Fikri.

Empat fraksi MPR, yakni Fraksi Golkar, PDIP, Demokrat, dan Gerindra, serta kelompok DPD masing-masing mengusulkan satu nama bakal calon pemimpin Lembaga Pengkajian.

Setelah lima nama calon keluar, pimpinan MPR akan membawa usulan nama calon tersebut ke forum rapat Lembaga Pengkajian. Di forum itulah akan dipilih siapa yang menjadi Ketua Lembaga Pengkajian dan para wakilnya.

Beberapa nama bakal calon pemimpin Lembaga Pengkajian yang diusulkan kepada pimpinan MPR adalah Ahmad Farhan Hamid, yang diusulkan kelompok DPD, Rully Chairul Azwar diusulkan Fraksi Golkar, Syamsul Bahri diusulkan Fraksi Gerindra, Jafar Hafsah diusulkan Fraksi Demokrat, dan Soedijarto diusulkan Fraksi PDIP.

Pimpinan MPR kemudian akan membawa usulan nama-nama tersebut ke rapat Lembaga Pengkajian.

Seusai ragab, Ketua MPR Zulkifli Hasan menyampaikan apresiasinya kepada fraksi-fraksi di MPR, yang secara musyawarah mufakat telah menetapkan lima calon pemimpin Lembaga Pengkajian.

Menurut Zulkifli, Lembaga Pengkajian MPR sangat penting perannya dalam menampung aspirasi dari berbagai elemen masyarakat Indonesia. Meskipun anggota Lembaga Pengkajian bukan berasal dari anggota parlemen, tutur dia, rakyat berharap banyak pada lembaga tersebut untuk bisa memikirkan negeri ini agar memiliki sistem ketatanegaraan yang baik. (*)