Info MPR - Peringatan Hari Konstitusi di gedung MPR RI, Senayan, Selasa, 18 Agustus 2015, dihadiri  Presiden RI kelima, Megawati Soekarnoputri. Putri dari Presiden RI pertama ini didaulat menjadi pembicara kunci. Megawati mengakui bahwa dia bukan ahli konstitusi atau tata negara. Kehadirannya hanya sebagai Presiden RI kelima sekaligus sosok yang mengenal Sukarno, baik sebagai ayah, presiden, maupun pendiri bangsa.

Megawati menceritakan bagaimana para pendiri bangsa, anggota BPUPKI dan PPKI, memiliki semangat luar biasa menyatukan pikiran dan mendahulukan kepentingan bangsa, meski di bawah tekanan para penjajah.  Kondisi itu berbeda dengan masa kini. “Sekarang, dalam masa kemerdekaan, kita tak bisa menyatukan pikiran. Yang terjadi malah kesenjangan pikiran,” ucap Megawati. Karena itulah konstitusi harus dipegang teguh karena menjabarkan semangat Indonesia.

Megawati juga menyebutkan pentingnya keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR adalah lembaga negara yang merupakan representasi kedaulatan rakyat. MPR substansial karena diambil dari salah satu sila Pancasila.

Dalam pidatonya, Megawati menyoroti banyak hal, dari soal pemilihan kepala daerah hingga penyempurnaan sistem ketatanegaraan.

Peringatan Hari Konstitusi di MPR dihadiri ratusan orang. Selain peringatan Hari Konstitusi, dalam acara ini juga diselenggarakan seminar nasional kebangsaan. Ketua MPR Zulkifli Hasan dan para Wakil Ketua MPR, Mahyudin, E.E. Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, dan Oesman Sapta, hadir bersama para ketua fraksi partai politik di MPR dan kelompok Dewan Pimpinan Daerah, serta para anggota Lembaga Pengkajian MPR.  

Ketua Badan Pengkajian MPR Bambang Sadono sebelum dimulainya seminar mengatakan bahwa Badan Pengkajian bertugas mengkaji sistem ketatanegaraan. Hal demikian, menurut dia, penting karena ketatanegaraan merupakan isu dan aspirasi masyarakat.

Sadono menjelaskan kepada para peserta seminar dan peringatan Hari Konstitusi bahwa tugas MPR tak hanya seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Namun juga mensosialisasikan ketetapan MPR, empat pilar MPR, dan melakukan sistem kajian tata negara.

Untuk mendapat masukan dalam penyempurnaan sistem ketatanegaraan, maka dalam seminar itu MPR mengundang para pakar hukum tata negara, yakni Abdul Ghani, Satya Arinanto, Zudan Arig, dan Widodo Eka Cahyana, sebagai pembicara. (*)