Info MPR - Sidang Tahunan MPR akan dilaksanakan 15 Agustus 2015 di Ruang Rapat Paripurna Utama, kompleks gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta. Agenda utama sidang tahunan adalah pidato laporan kinerja lembaga-lembaga negara, yakni MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY.

"Pentingnya penyelenggaraan sidang tahunan karena lembaga-lembaga negara tersebut memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan apa yang sudah dilakukan atas amanat Undang-Undang Dasar," kata Kepala Biro Humas Sekretaris Jenderal MPR RI Maruf Cahyono

Pada laporan kinerja tersebut, Maruf melanjutkan, akan muncul dinamika yang ada dalam masyarakat terkait dengan lembaga-lembaga negara dan tugasnya seperti yang diamanatkan UUD. “Dalam laporan tersebut akan muncul dan terlihat sejumlah hal, bisa kendala, bisa juga kesenjangan, dan sebagainya,” tutur Maruf.

Respons positif datang dari pimpinan lembaga-lembaga negara. Humas setiap lembaga negara ingin mempublikasikan bahkan ada yang ingin melakukan live report pidato laporan. “Hal ini sangat bagus menurut saya. Itu adalah inisiatif dari masing-masing lembaga negara agar tidak ada bias informasi antara kinerja yang sesungguhnya dan laporan kinerja,” ujar Maruf.

Setelah sidang, MPR dalam tatibnya akan menyusun rekomendasi. Dalam rekomendasi itu akan terlihat sejauh mana pelaksanaan kedaulatan rakyat dikaitkan dengan sejauh mana aspirasi sesungguhnya yang sedang berkembang di masyarakat.

Meski bersifat arahan, bukan intervensi, rekomendasi MPR akan menjadi pijakan dari lembaga-lembaga negara. "Sebab, MPR adalah lembaga yang paling representatif dalam melihat dari seluruh elemen representasinya, dari daerah sampai perwakilan politik, karena dalam MPR ada unsur DPR dan DPD," ucapnya.

Hasil laporan tersebut, kata Maruf, akan dipublikasikan. "Setiap lembaga negara memiliki strategi sendiri untuk publikasi. Tapi, karena MPR RI sudah mengintegrasikan seluruh laporan, kewajiban kami untuk meneruskannya ke masyarakat luas. Bentuknya bisa berupa buku, pemberitaan di media massa nasional, melalui kerja sama dengan kemitraan pada kehumasan setiap lembaga—baik tingkat pusat maupun daerah, sampai publikasi di dunia maya atau media sosial," katanya.

"MPR pun sudah sangat mengantisipasi respons rakyat. Reaksi rakyat adalah bagian dari dinamika demokrasi. Saya kira adalah sesuatu yang sangat baik apabila menyampaikan satu kritik atau masukan agar penyelenggaraan negara bisa selaras. Sebab, sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, lembaga-lembaga negara tahu betul ada kontrol yang harus diperhatikan dari masyarakat," ujarnya. (*)