INFO MPR -Dalam rangka evaluasi pelaksanaan TAP MPR Nomor I/MPR/2003,  delegasi MPR melaksanakan kunjungan kerja ke Timor Leste. Kunjungan kerja dipimpin Ketua Badan Pengkajian MPR Bambang Sadono, didampingi Pimpinan Badan lainnya yaitu Rambe Kamarulzaman,  Martin Hutabarat, dan Tb. Soenmanjaya, serta Sekretaris Jenderal MPR RI Eddie Siregar.  Kunjungan berlangsung selama  21-23 Juli 2015 dengan sejumlah agenda pertemuan dengan  Ketua Parlemen, Anggota Parlemen dan Menteri Pertahanan Timor Leste.

Disebutkan Bambang Sadono bahwa evaluasi dan tindak lanjut implementasi TAP MPR Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat Timor Timur sangat penting terkait dengan keberlakuannya  sesuai  dengan ketentuan Pasal 2, TAP MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR 1960-2002. "Ada sejumlah hal penting yang harus segera dituntaskan pasca jejak pendapat Timor Timur," katanya. Ini terkait dengan upaya memberikan perlindungan, status kewarganegaraan dan hak-hak masyarakat yang tetap setia kepada NKRI, termasuk  penyelesaian aset-aset negara dan hak perdata perseorangan.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, delegasi MPR juga melakukan acara tabur bunga ke makam pahlawan pro integrasi NKRI yang gugur, yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Seroja Dili, Timor Leste. Acara tabur bunga didampingi Duta Besar Indonesia di Dili, Timor Leste M. Primanto Hendrasmoro.

MPR juga mengadakan pertemuan dengan warga masyarakat Indonesia di Timor Leste. Dari kunjungan tersebut diharapkan dapat diperoleh informasi tentang perkembangan pelaksanaan TAP MPR Nomor V/MPR/1999,  yang tidak menghapuskan segala bentuk penghargaan yang diberikan negara kepada para pejuang dan aparatur pemerintah selama kurun waktu bersatunya wilayah Timor Timur ke dalam wilayah NKRI menurut hukum Indonesia sesuai TAP Nomor VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan wilayah Timor Timur ke dalam NKRI, meskipun TAP tersebut telah dicabut.

Perkembangan tentang implementasi TAP MPR tersebut menjadi bahan kajian yang akan ditindaklanjuti dengan rekomendasi  MPR sesuai tugasnya dalam rangka mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945, maupun pelaksanaanya sebagaimana amanat UU Nomor 17 Tahun 2014.