Info MPR - Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI Martin Hutabarat membuka seminar nasional MPR dengan Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh, Jumat, 26 Juni 2015. Acara ini bertema “Tinjauan terhadap Ketetapan MPRS/MPR Menurut Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003”.

Saat memberikan kata sambutan, Martin mengatakan, sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata urutan perundang-undangan, Ketetapan (Tap) MPR menempati kedudukan penting. Undang-undang telah mengembalikan kedudukan Tap MPR dalam tata peraturan perundang-undangan. Tap MPR berada pada urutan kedua di bawah UUD. Tap MPR juga menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dia mencontohkan beberapa Tap MPR yang penting, misalnya Tap MPR tentang pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau KKN. MPR mengeluarkan ketetapan tersebut karena, menurut Martin, negara Indonesia dapat runtuh karena praktek KKN yang merajalela. “Karena itulah MPR mengeluarkan Tap MPR tentang pemerintahan yang bersih dari KKN,” ujarnya.

Tap MPR tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara juga dianggap penting untuk menjadi acuan seluruh masyarakat Indonesia dalam beretika.

Menurut Martin, seminar ini penting sebagai bahan masukan bagi MPR untuk kemudian hasilnya dibahas dan dibicarakan dalam Sidang Umum MPR.  (*)