Info MPR – Seminar nasional provinsi "Penataan Kewenangan MPR sebagai Pelaksanaan Asas Kedaulatan Rakyat dan Paham Demokrasi Konstitusional" di Padang, Sumatera Barat, Rabu, 17 Juni 2015, menghadirkan narasumber dosen di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yakni Nurbeti, Boy Yendra Tamin, dan Sanidjar Pebrihariati, yang dipandu oleh moderator Dekan Fakultas Hukum Dwi Astuti Palupi.

Sanidjar bicara tentang kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pelaksana asas kedaulatan rakyat. Menurut dia, harus ada konsekuensi hukum apabila MPR tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden serta kesetaraan hubungan tata kerja Dewan Perwakilan Rakyat dengan Dewan Perwakilan Daerah sebagai anggota MPR.  

Boy Yendra mengungkapkan perlunya penambahan kewenangan MPR. Salah satunya menetapkan garis-garis besar haluan negara (GBHN) dengan eksistensi dan fungsi yang berbeda dengan GBHN pada masa Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen.  

Sedangkan Nurbeti menjelaskan tentang konstitusionalisasi kebijakan ekonomi dan lingkungan. Menurut dia, UUD 1945 mengandung gagasan kedaulatan rakyat, baik di bidang politik maupun ekonomi. “Artinya, pemegang kekuasaan tertinggi di negara kita adalah rakyat. Seluruh sumber daya politik dan ekonomi dikuasai oleh rakyat yang berdaulat,” ucapnya.

Anggota MPR, yakni T.B. Soenmandjaja, Marwan Cik Asan,  M. Ali Taher, dan Okky Asokawati, menyimak dan memberikan apresiasi. "Seminar ini memberikan saya inspirasi hal baru bagi saya," tutur Ali Taher.  

Kegiatan  ini diselenggarakan Badan Pengkajian MPR bekerja sama dengan Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat. Acara ini diikuti 300 peserta yang terdiri atas unsur lembaga negara, pemerintah, partai politik, organisasi sosial kemasyarakatan, dan sivitas akademika.  (*)