Info MPR – Kepala Badan Pengkajian MPR RI Bambang Sadono mengatakan kebuntuan politik akan terjadi jika Indonesia tidak merombak cara berfikir sesuai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak dicetuskan para founding fathers, Pancasila adalah solusi dari apa yang tidak ditemukan pada komunisme maupun pemikiran Amerika.

Dalam acara Bicara  Buku “Revolusi Pancasila” karya Yudi Latif di Ruang Presentasi Perpustakaan MPR RI Jumat, 8 Agustus 2015, Bambang menilai bahwa Pancasila kerap tidak dihayati. Dia menyontohkan hiruk pikuk dunia politik saat sejumlah kabupaten/kota dan provinsi terancam tertunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) karena hanya  satu pasangan calon kepala daerah yang siap berkompetisi dalam pilkada serentak. Kasus ini, kata Bambang adalah salah  satu dari banyaknya masalah politik di Indonesia. Andai Pancasila dihayati dan diimplementasikan dengan baik, masalah terpecahkan.

“Kita jangan tersandera dengan persoalan ini. Kalau calon kepala daerah hanya satu, itu berarti yang siap menjadi pemimpin dia saja,” ujar Bambang.

Diakuinya, sejak amandemen UUD NRI Tahun 1945 diamandemen, sejumlah konsep hilang. Mulai dari peran MPR, tentang GBHN dan keberadaan wakil rakyat dari golongan. Menjadi tugas MPR dan pemerintah untuk menata kembali system ketatanegaraan. Apalagi dalam dinamikanya, berkembang di pemikiran masyarakat agar dilakukan kembali perubahan secara substansi. Sejumlah besar masyarakat inigin agar UUD NRI Tahun 1945 dikembalikan seperti dulu, ada juga yang ingin mempertahankan saja apa yang telah diamandemen dan sebagian lagi ingin UUD disempurnakan lagi.

Sementara itu, Yudi Latif mengatakan bahwa revolusi Pancasila yang dia maksud adalah perubahan cara berfikir, menghayati dan berperilaku. Bukan berarti mengubah Pancasila. “Mengubah Pancasila adalah sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi kita ingin merevolusi sesuai Pancasila,” kata dia.

Diskusi ini juga dihadiri Sekjen MPR Eddie Siregar dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat MPR Ma’ruf Cahyono. (*)