INFO DPD - Menyikapi persoalan terjadinya kasus ketidakrukunan di antara umat beragama yang terjadi di Tolikara, Papua; dan Aceh Singkil, Komite III DPD RI yang membidangi masalah agama menggelar Expert Meeting dengan berbagai perwakilan umat beragama di Ruang Rapat Komite III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada 26 Oktober 2015.

Hadir sebagai narasumber adalah Dr H Yusnar Yusuf, MS, selaku Ketua MUI Bidang Kerukunan Antar-Umat Beragama; I Ketut Parwata selaku Sekretaris Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat; Maha Pandita Utama Suhadi Sendjaja  selaku Ketua Umum Parisadha Buddha Dharma Niciren Syosyu Indonesia; serta Hendri Romela sebagai perwakilan dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia.

“Secara umum, konflik didorong polarisasi yang terjadi berlarut-larut dan ketidakpercayaan yang terakumulasi. Di sinilah peran toleransi beragama menjadi sangat penting. Mudah-mudahan niat baik DPD membahas persoalan ini dapat meredakan ketegangan yang terjadi,” kata Yusnar Yusuf.

Senada dengan Yusnar, Ketut meyakini agama pada dasarnya diciptakan untuk kedamaian dan perdamaian dengan menumbuhkembangkan kerukunan umat beragama. “Namun, bagi sebagian kelompok, agama justru menjadi alat legitimasi untuk menyerang kelompok lain. Padahal berbeda itu sudah menjadi kehendak-Nya, berbeda itu urusan Tuhan, rukun menjadi urusan kita,” ujarnya.

Adapun Suhadi berpendapat bahwa pemerintah memiliki peran besar dalam terciptanya kerukunan umat beragama di Indonesia. “Pemerintah harus menjadi fasilitator dan mediator terhadap permasalahan bernuansa agama yang timbul di masyarakat. Kebebasan beragama yang dijamin oleh UUD 1945 adalah pemberian ruang kepada pemerintah untuk melakukan intervensi dalam menjamin kebebasan warga negara dalam meyakini agama tertentu,” tutur Suhadi Sendjaja .

Menanggapi paparan yang disampaikan para pemuka agama, senator asal Provinsi Gorontalo, Abdurrahman Abubakar Bahmid, mengungkapkan DPD RI sebagai perwakilan daerah menjunjung tinggi toleransi beragama. “Kami mengedepankan toleransi. Terbukti penyelenggaraan buka puasa bersama tahun lalu yang menjadi panitia adalah Senator Novita Anakota yang beragama Kristen Protestan,” ucapnya. (*)