INFO DPD - Satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi perhatian kalangan parlemen di Senayan.  Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Farouk Muhammad bersama anggota DPR RI Ruhut Sitompul, Ketua Pusat Setara Institute Hendardi, dan peneliti politik dari LIPI Siti Zuhro menilai masih banyak pekerjaan pemerintah yang belum tuntas.

Dalam dialog kenegaraan bertajuk “Evaluasi Pemerintahan Jokowi-JK” di gedung DPR/DPD/MPR, Rabu, 21 Oktober 2015, disimpulkan ada 10 fakta penting yang menimbulkan rasa kecewa publik selama pemerintahan Kabinet Kerja.

Sejak kuartal terakhir 2014 hingga kuartal II 2015, ekonomi Indonesia terus mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi dari 5,02 persen menjadi anjlok 4,67 persen. Akibatnya, jumlah penduduk miskin bertambah.

“Per Maret 2015, angka kemiskinan nasional sebanyak 28,59 juta jiwa atau sama dengan 11, 22 persen dari total penduduk. Ini berarti jumlah penduduk miskin naik menjadi 860 ribu jiwa dalam waktu satu semester,” kata Farouk.

Jumlah pengangguran semakin meningkat. Menurut BPS, per Maret 2015 total angka pengangguran meningkat mencapai 7, 45 juta jiwa dan, dari informasi Indef, jumlah itu meningkat sebanyak 7,5 persen dibanding pada 2014, yakni 7,1 persen.

DPD juga mendengar keluhan masyarakat tentang kepastian dan keadilan hukum serta pelemahan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK). Sejumlah penyalahgunaan kekuasaan terjadi di sejumlah daerah, salah satunya terbunuhnya Salim Kancil di Lumajang, Jawa Timur.

Kendati demikian, Farouk mengatakan ada beberapa hal yang patut diapresiasi. Beberapa pembangunan infrastruktur dibangun. Mulai dari Waduk Jatigede, ruas jalan tol yang pernah mandek di Jawa Tengah dan Jabotabek, tol Sumatera, jalan-jalan perbatasan, dan pembangunan 512 ribu rumah bagi rakyat. Pencuri-pencuri ikan dan penyusup di perairan juga ditindak tegas. “Kemajuan juga terlihat di daerah, seperti dana transfer bagi desa meningkat bertahap,” kata Farouk. (*)