INFO DPD - Pilkada serentak gelombang I pada 9 Desember 2015 mendatang akan diikuti 269 provinsi, kabupaten dan kota. Dan terkait itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah melakukan pengawasan terhadap kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak di daerah.

Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad dalam keterangan pers di Gedung MPR/DPD/DPR, Rabu 7 Oktober 2015 mengatakan telah memberikan catatan pada sejumlah hal terkait penyelenggaraan pilkada serentak.

Berkenaan dengan anggaran pilkada, DPD menyatakan kekecewaannya pada sikap politik DPRD yang memangkas anggaran penyelenggaraan pilkada. Padahal anggaran tersebut telah disetujui dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Pemotongan anggaran terjadi pada sebuah kabupaten sekitar 30 persen. Seharusnya dana disalurkan Rp 15 miliar tetapi diterima hanya Rp 10 miliar.

"Kami menyesalkan tindakan ini. Kami minta pemerintah pusat memberikan arahan kepada pemerintah daerah dan DPRD agar dalam penyusunan RAPBD-P tidak memangkas anggaran karena mengganggu penyelenggaraan pilkada,” katanya usai rapat bersama Bawaslu.

Terkait perizinan, pemerintah juga diminta mempercepat proses izin bagi PNS ataupun pejabat negara yang mencalonkan diri pada pilkada karena batas waktu yang terbatas. KPU diharapkan tidak menggugurkan calon karena alasan administrasi perizinan.

"Selain itu, kami juga minta agar penggunaan kekuasaan dan sumber daya birokrasi untuk mendukung calon tertentu ditindak tegas sesuai Undang Undang Pilkada,” ujarnya.

Menyoal putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan daerah dengan calon tunggal tetap dapat menyelenggarakan pilkada, DPD minta penyelenggara menjamin kesiapan teknis.

Sementara itu, Ketua Bawaslu, Muhammad menyampaikan apresiasinya terhadap respon DPD RI terkait penyelenggaraan pilkada serentak 2015. Catatan yang telah disampaikan DPD ini dia harapkan dapat direspon secara positif oleh semua pihak.  (*)