INFO DPD - Pembangunan daerah perbatasan seharusnya dapat diwujudkan dengan adil dan merata. Namun kenyataannya, menurut Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Benny Rhamdani dalam rapat kerja Komite I dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara di kantor Gubernur Maluku Utara, Selasa, 6 Oktober 2015, negara gagal membangun daerah perbatasan.

"Selama 70 tahun, nagara gagal hadir di perbatasan. Negara tidak sungguh-sungguh mengurus daerah perbatasan dan terjebak pada paradigma kebijakan politik. Tugu-tugu yang sudah dibangun sifatnya hanya sebagai simbol teritorial terhadap negara luar,” ucap Benny.

Padahal negara wajib memberi kesejahteraan lewat pembangunan infrastruktur jalan sebagai urat nadi ekonomi dan layanan dasar bagi pendidikan dan kesehatan. Minimnya layanan di bidang kesehatan dan pendidikan dianggap pengabaian kehidupan warga di wilayah perbatasan.

Sumber daya manusia di wilayah perbatasan juga harus diperhatikan. Dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian RI, grade disesuaikan dengan kemampuan di daerah. Jadi setiap warga Indonesia memiliki kesempatan mengabdi pada negara dan menjadi garda terdepan di daerah perbatasan. Selain itu, pemerintah harus memberikan prioritas modal untuk meningkatkan taraf hidup sesuai dengan kondisi perekonomian, misalnya di sektor pertanian atau perikanan.

"Selama ini, negara memandang Ibu Kota Jakarta sebagai show window. Apa gunanya pembangunan infrastruktur di Jakarta, sementara daerah terluar Indonesia kering, keropos, dan miskin,” tutur Benny dalam acara yang juga dihadiri anggota Komite I DPD, Abdurahman Lahabato dan Abdul Aziz, tersebut. (*)