INFO DPD - Anggota DPD RI Nono Sampono berharap sebagai pendulum negara-negara ASEAN dengan visi dan misi besar, Indonesia sebagai poros maritim dunia dapat memainkan peran dalam menciptakan dan menjaga stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Hal ini terkait perkembangan lingkungan strategis regional yang semakin menegaskan, bahwa telah terjadi perubahan dan transformasi strategis tentang adanya pergeseran pusat geopolitik dan geoekonomi global ke kawasan Asia Pasifik.

"Selain itu, gagasan poros maritim dunia juga sekaligus akan mengembalikan jati diri bangsa Indonesia yang seharusnya dijalankan sesuai karakteristik geografis yang dimilikinya sebagai negara kepulauan, dalam mewujudkan cita-cita utamanya melalui proses pembangunan nasionalnya," kata Nono saat menjadi narasumber dalam acara FGD "Peran DPD RI dalam Memanfaatkan Tata Ruang Wilayah Nasional dalam Rangka Menyiapkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia" di Gedung DPD, Kamis, 17 September 2015.

Menurut Nono, agar visi Indonesia sebagai poros maritim dunia dapat terwujud, ada lima pilar utama yang perlu ditetapkan dalam agenda pembangunannya. Kelima pilar itu adalah pembangunan budaya maritim, menjaga dan mengelola sumber daya laut, mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan membangun kekuatan pertahanan keamanan maritim. "Jadi visi Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla dalam menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia tentu bukan merupakan perkara mudah untuk mewujudkannya. Karena bukan hanya sekadar membangun aspek ekonomi semata, melainkan juga berkaitan dengan aspek kedaulatan dan kebudayaan bangsa Indonesia di masa depan, katanya.

Kata Nono, kesadaran para pemimpin bangsa serta seluruh komponen masyarakat Indonesia akan arti laut patut dibangkitkan kembali, sehingga dapat terimplementasikan secara nyata dalam wujud kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  "Untuk itu perlu melakukan terobosan berani sejak dini melalui reorientasi atau membangun mindset akan pentingnya membangun paradigma jati diri bangsa Indonesia secara obyektif sesuai dengan karakteristik geografisnya yang berlandaskan kepulauan," ujarnya.

Staf Ahli Kementerian Pertahanan bidang Keamanan Mayjen TNI Witjaksono menyampaikan masih banyaknya peraturan tentang Tata Ruang dan Peta Tata Ruang yang belum rampung. Begitu juga dengan beberapa ketentuan perundang-undangan tata ruang, menurut dia masih belum sinkron dan sinergi. "Karenanya perlu percepatan penyelesaian masalah ini," katanya.

Ia juga berharap pembangunan di wilayah perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) dari aspek pertahanan dan keamanan bisa dilakukan secara terpadu.

Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Desi Albert Mamahit lebih meminta bagaimana masalah maritim di Indonesia ini bisa ditangani bersama-sama. (*)