INFO DPD - Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI A.M Iqbal Parewangi menyampaikan perlunya the right mindset tentang pentingnya membangun kedaulatan maritim melalui visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hal ini karena potensi perekonomian Indonesia di sektor kelautan ini diperkirakan mencapai US$ 1 triliun atau sekitar Rp 14.000 triliun per tahun. Selain itu, kesempatan kerja yang dapat dibangkitkan sektor ini mencapai 40 juta orang.

"Namun kenyataannya, saat ini kontribusi sektor kelautan ini kepada negara masih minim, yakni baru mencapai 20,6 persen dari PDB nasional, yang terdiri atas 4,5 persen PDB dari sektor perikanan dan sisanya dari sektor minyak dan pertambangan," kata Iqbal mengutip pendapat seorang diplomat tersohor Hasyim Djalal dalam acara FGD "Peran DPD RI dalam Memanfaatkan Tata Ruang Wilayah Nasional dalam Rangka Menyiapkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia" di Gedung DPD, Kamis, 17 September 2015.

Melihat kenyataan ini, Iqbal meminta pemerintah untuk membenahi ulang sektor kelautan Indonesia. Kata Iqbal, salah satu step penting untuk menjadi negara maritim adalah keterpaduan unsur wilayah darat, pesisir, dan laut ke dalam kesatuan kebijakan. Menurut dia, sejumlah undang-undang belum tersinkronisasi dengan baik. Ia mencontohkan UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, serta UU No.27 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang masih berjalan sendiri-sendiri. "Akibatnya, dampak interferensialnya tidak maksimum," ujarnya.

Karenanya, Iqbal menekankan perlunya road map yang jelas dan terukur dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Selain itu, diperlukan juga penataan ruang laut serta pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim tol laut, termasuk potensi tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Pengelolaan sumber daya laut untuk perikanan, wisata bahari, energi, maupun farmasi, serta dilpomasi maritim juga harus ditingkatkan. "Tapi semua itu tidak cukup dan tidak bisa hanya dengan slogan dan pencitraan saja," ucap Iqbal.

Hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut dari sektor kemaritiman Indonesia selain dari sisi kesejahteraan, adalah soal kerawanannya terhadap kemungkinan gangguan dan ancaman, baik dari dalam dan luar negeri.

Sebagai narasumber dalam acara FGD ini anggota DPD Nono Sampono, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Desi Albert Mamahit, dan Staf Ahli Kementerian Pertahanan bidang Keamanan Mayjen TNI Witjaksono. (*)