INFO DPD - Anggaran otonomi khusus seyogianya mendapatkan pengawasan. Saat ini terdapat 29 daerah yang diberikan otonomi khusus. Dengan bertambahnya daerah otonomi tersebut maka akan berpengaruh kepada pembiayaan dari APBN dan APBD. Dalam hal ini, DPD ikut serta dalam pengawasan penggunaan anggaran otonomi khusus tersebut. Pengawasan ini berguna untuk membangun sikronisasi aspirasi daerah ke pusat.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad saat membuka rapat koordinasi sinkronisasi aspirasi daerah di Provinsi Papua pada Rabu, 15 September 2015. “Kami menggagas rapat koordinasi untuk membangun singkronisasi aspirasi daerah oleh pemerintah daerah. Dengan demikian kami yakin dengan upaya yang akan diperankan oleh para senator untuk mendukung usulan program pembangunan yang diajukan oleh pemerintah daerah akan semakin terjamin keberhasilannya dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Farouk.

Rakor SAD ini merupakan kegiatan kelembagaan yang dilaksanakan oleh anggota DPD di daerah pemilihan untuk menjaring informasi termasuk aspirasi daerah dan masyarakat. Rakor SAD dimaksudkan untuk monitoring realisasi program pembangunan yang dibiayai APBN/APBNP beserta kendalanya serta untuk menampung masukan umum dari daerah terkait dengan penyusunan prolegnas.

Papua sebagai salah satu provinsi yang menerima dana otonomi khusus sebesar Rp 4, 940 triliun pada tahun ini sesuai dengan APBNP 2015. Puluhan triliun rupiah dana otonomi khusus telah diterima Papua sejak 2002 tetapi penyerapannya belum maksimal.

“Kami mengusulkan agar pemberian dan penggunaan dana otonomi khusus dievaluasi dan dilakukan pengawasan oleh pihak terkait termasuk oleh seluruh anggota DPD RI Provinsi Papua agar penggunaan dana tersebut tepat sasaran dan dapat memberikan dampak signifikan terhadap kemiskinan,” jelas Farouk.

Dalam acara ini hadir senator asal Papua yaitu Charles Simare-mare dan Edison Lambe, Gubernur Papua Lucas Enembe, Ketua MRP Papua, dan Kepala Bapeda Papua Muhammad Musa'ad. “Kami mengharapkan kegiatan rapat kerja ini adalah untuk memetakan, menginvetarisir kebutuhan prioritas daerah untuk pembangunan, dan menjadi bagian dari solusi atas permasalahan yang terjadi di daerah,” ujar Edison Lambe. (*)