INFO DPD - Dalam membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016, Wakil Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Ajip Padindang menilai perlunya peningkatan dana transfer ke daerah. “Kepentingan daerah harus diutamakan, karena kepentingan nasional tidak akan terwujud jika kebutuhan daerah tidak diperjuangkan dengan adil,” ujar Ajip dalam rapat kerja Komite IV dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas serta dengan Tim Anggaran DPD di Senayan, Jakarta, Senin, 7 September 2015.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyatakan ada beberapa tantangan APBN ke depan. “Tantangan yang perlu dihadapi adalah efisiensi belanja operasional yang meliputi rapat, perjalanan dinas, pemenuhan biaya pendidikan dan kesehatan, serta transfer daerah dan dana desa,” tuturnya.

Kementerian Keuangan sedang mengupayakan agar dana desa dapat terealisasi dengan baik dan langsung dimanfaatkan masyarakat desa. “Hal ini penting untuk pembangunan daerah. Pengembangan IT di bidang perpajakan telah dilakukan dalam rangka memenuhi target penerimaan negara di bidang perpajakan,” ucap Mardiasmo.

Terkait dengan konsistensi perencanaan pembangunan Indonesia, Deputi Pendanaan Pembangunan Bappenas Wismana menyampaikan beberapa rencana kerja pemerintah (RKP), “RKP ini adalah rangkaian dari rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN). Fokus pembangunan kita di antaranya pendidikan, kesehatan, serta kedaulatan pangan, energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri,” katanya.

Senator dari Kepulauan Riau, Ari Pinto, mendukung tol laut agar kesenjangan harga di kepulauan tidak berlarut-larut. “Harga bahan pokok di Kepulauan Riau lebih mahal karena aksesnya sulit. Untuk ketersedian, pangan harus tunggu seminggu karena akses perjalanan. Listrik hidup enam-tujuh jam per hari itu sudah bagus,” ujar Ari. Dia berharap, ke depan, akses transportasi dan ketenagalistrikan bisa diutamakan di daerah kepulauan mengingat minimnya fasilitas.

“Provinsi kepulauan itulah yang harus dipikirkan dan diprioritaskan keseimbangan pembangunannnya. Jangan sampai daerah timur selalu ditinggal,” tutur senator DKI Jakarta, A.M. Fatwa. (*)