INFO DPD - Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang sudah membentuk satgas untuk menangani masalah asap yang melanda sebagian wilayah Indonesia, yaitu Pulau Sumatera dan Kalimantan. Dia meminta satgas segera bekerja dan berkoordinasi.

"Satgas asap kan sudah ada. Saya minta agar segera melaksanakan tugas. Sebab, jika masalah ini berlarut-larut akan menyebabkan masalah ekonomi," ucap Parlin dalam siaran persnya, Minggu, 6 September 2015.

Selain di Sumatera dan Kalimantan, data grafik jumlah hotspot provinsi per tanggal 2 September 2015 (hasil olahan dari data titik panas dari satelit Terra dan Aqua confidence) menunjukkan wilayah Indonesia yang memiliki titik hotspot adalah Bangka Belitung satu titik, Bengkulu satu titik, Gorontalo satu titik, Jambi 118 titik, Kalimantan Barat dua titik, Kalimantan Tengah 50 titik, Kalimantan Timur satu titik, Kalimantan Utara tiga titik, Kepulauan Riau satu titik, Lampung sembilan titik, Maluku empat titik, Maluku Utara dua titik, Nusa Tenggara dua titik, Papua lima titik, Riau 88 titik, Sulawesi Selatan delapan titik, Sulawesi Tenggara enam titik, Sulawesi Utara enam titik, Suamtera Barat lima titik, Sumatera Selatan 104 titik, dan Sumatera Utara sepuluh titik.

Kata Parlin, selama ini penanganan asap di Indonesia belum maksimal dilakukan. Begitu juga dengan tindakan hukum kepada oknum yang melakukan pembakaran hutan, sehingga tidak memberikan upaya jera kepada pelaku.

Menurut dia, pada 1997 para menteri KLH se-ASEAN sudah menyatakan kekhawatirannya dan siap membantu Indonesia dengan pelatihan, simulasi, dan sebagainya. “Kita prihatin dengan kondisi saat ini di mana penduduk di daerah yang terkena dampak, terserang penyakit gangguan pernafasan dan kegiatan ekonomi rumah tangga masyarakat terganggu. Bahkan, banyak bandara yang membatalkan jadwal penerbangan karena gangguan asap yang menyebabkan jarak pandang pilot terganggu. Untuk itu pemerintah harus hadir dalam suasana ini," ujarnya.

Selain membantu memberikan masker, pemerintah juga perlu melakukan bantuan berupa pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis. Teknologi pemadam kebakaran, baik di lahan gambut maupun lahan hutan harus dimiliki walaupun peralatannya standar. “Kalau masih berlangsung satu minggu lagi tanpa adanya bantuan, saya kawatir perekonomian akan lumpuh. Pemerintah juga harus mensosialisasikan tentang pencegahan kebakaran,” katanya. (*)