INFO DPD - Sebagai alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah, Panitia Perancang Undang-undang (PPUU) menjalankan peran kerjanya dalam mendalami Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2016. Dalam rangka inventarisasi materi, PPUU mengadakan focus group disccusion pada Jumat, 4 September 2015.

Inventarisasi materi Prolegnas usulan DPD ini diadakan secara bersamaan di tiga daerah yang mewakili Indonesia. Bagian timur di Universitas Halu Oleo (UHO), Kendari, Sulawesi Tenggara; bagian tengah di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan; dan bagian barat di Universitas Lampung, Lampung.

Pada acara di Kendari, hadir para akademikus dari UHO, Pemerintah Kota Kendari, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, pakar hukum, dan pihak terkait. Kehadiran DPD di Kendari membuka celah baru muncul dan berkembangnya gagasan baru bahwa ada aspirasi daerah yang berada dalam domain nasional. Pola pengelolaan keragaman dan perlakuan yang berbeda-beda terhadap daerah.

“Kepentingan masyarakat dan daerah dapat menjadi dasar bagi DPD dalam menyusun usulan-usulan RUU. Semestinya, dalam menentukan kebijakan, pemerintah pusat harus menjadikan daerah sebagai subyek, bukan lagi obyek,” ujar Ketua PPUU Muh. Afnan Hadikusumo, senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pembahasan Prolegnas 2015-2019 yang telah dilakukan antara DPR, DPD, dan pemerintah pada awal 2015 telah menetapkan 160 RUU sebagai long list RUU yang akan dibahas sampai dengan 2019. Sebanyak 37 RUU di antaranya menjadi prioritas pembahasan pada 2015.

Beberapa konsep RUU dalam Prolegnas 2015-2019 merupakan usulan DPD. Antara lain RUU tentang Wawasan Nusantara yang saat ini menjadi prioritas pembahasan pada 2015. RUU Perkoperasian, RUU Bahasa dan Kesenian Daerah, serta RUU tentang Ekonomi Kreatif juga masuk Prolegnas yang diusung DPD. Adapun hasil inventarisasi Prolegnas usulan DPD ini nantinya akan dibahas secara tripartit bersama DPR dan pemerintah. (*)