INFO DPD - Rapat koordinasi sinkronisasi aspirasi daerah menjadi agenda kerja Dewan Perwakilan Daerah. Rapat ini bertujuan koordinasi dan konsolidasi dengan pemangku kepentingan dan masyarakat di daerah setempat guna percepatan pembangunan daerah. Untuk Nusa Tenggara Barat (NTB), rapat tersebut dilangsungkan di Grand Legi Hotel, Mataram, pada Rabu, 2 September 2015.

Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad mengatakan NTB memiliki potensi besar dalam kawasan ekonomi khusus Mandalika. “Potensi besar yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah, di mana kawasan ini memiliki luas 1.250 ha, merupakan objek wisata bahari yang termasuk dalam industri agro dan industri ekowisata,” ujar Farouk.

Kawasan ini pun dijanjikan akan dikembangkan pemerintah. "Selaku wakil dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami akan terus menagih janji pemerintah pusat untuk membangun kawasan ini demi optimalisasi potensi daerah untuk menggerakkan ekonomi daerah," ucap Farouk. "Kami juga mendukung konsep pengembangan yang diajukan PT ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) dan memfasilitasi peminat investasi dari negara-negara lain."  

DPD juga telah berkoordinasi meminta semua pihak agar bisa menyelesaikan permasalahan kepemilikan lahan. "Kami juga meminta Menteri Pariwisata serta Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk merealisasikan pembangunan STP (sekolah tinggi pariwisata) tahun depan," tutur Farouk.

Selain mengenai Mandalika, larangan penangkapan lobster oleh Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 telah menimbulkan efek negatif bagi para petani Lobster di NTB. "DPD terus berusaha untuk berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan agar memberikan solusi bagi permasalahan ini," kata Lalu Suhaimy Ismy, wakil Provinsi NTB.

Dalam rapat koordinasi ini, turut hadir dua anggota DPD dari NTB lain, yaitu Baiq Diyah Ratu Ganefi dan Robiatul Adawiyah; Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin; Direktur Dikyanmas KPK; wakil forum komunikasi pimpinan daerah provinsi, bupati, dan wali kota se-NTB; pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah NTB; pimpinan SKPD; rektor perguruan tinggi negeri dan swasta; serta para tokoh masyarakat. (*)