INFO DPD - Senator DPD RI dari Provinsi Jakarta, AM Fatwa, menyampaikan dalam pelaksanaan kebijakan relokasi warga yang tinggal di suatu tempat, dibutuhkan sebuah komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan warga sekitar. Hal ini untuk menghindari munculnya konflik dan pertentangan dari warga.

"Sebab, komunikasi yang efektif dan intens berupa sosialisasi program revitalisasi lingkungan akan mampu meredam adanya konflik yang muncul dari warga yang direlokasi," ujar AM Fatwa, Sabtu, 22 Agustus 2015.

Ia mencontohkan apa yang terjadi saat diakukan relokasi warga Kampung Pulo. Relokasi ini dilakukan sebagai salah satu tahapan pelaksanaan Proyek Penanggulangan Banjir dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang salah satu  programnya adalah revitalisasi Sungai Ciliwung.

Menurut AM Fatwa, komunikasi yang kurang efektif antara pemerintah dan warga dalam menyosialisasikan program ini adalah salah satu titik lemah. Simpang siurnya informasi soal ada tidaknya ganti rugi, tempat relokasi yang terlalu kecil dengan beban biaya pemeliharaan yang tinggi, serta faktor psikologi warga yang takut kehilangan mata pencaharian, menjadi pemicu ketidaklancaran proses relokasi yang berujung ricuh.

"Relokasi warga ke rumah susun dalam upaya merevitalisasi Sungai Ciliwung adalah keharusan mutlak dalam penanggulangan banjir. Untuk itu dituntut pemahaman dan kerjasama warga dalam mendukung program tersebut. Sementara itu, adanya oknum aparat yang memperjualbelikan aset negara, sehingga beberapa warga bisa memiliki surat-surat kepemilikan tidak seharusnya terjadi. Itu harus pula ditertibkan," ucapnya. (*)