INFO DPD - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Farouk Muhammad mengatakan saat ini ada persaingan antarpemerintah kabupaten dalam meloloskan program daerah di kementerian yang cenderung kurang sehat.

"Terjadi kongkalikong untuk melancarkan. Praktek seperti ini yang kita ingin hapus," ujar Farouk Muhammad dalam agenda Rapat Kerja Daerah (Rakerda)  anggota DPD  Provinsi Bengkulu dan para pemangku kepentingan, Kamis, 20 Agustus 2015 di Hotel Horison, Bengkulu. Hadir empat anggota DPD dari Bengkulu yakni Ahmad Kanedi, Eni Khairani, Riri Damayanti, dan Muhammad Soleh.

Menurut Farouk, untuk mengawal mekanisme yang kurang sehat, dapat diubah dengan pelibatan DPD dalam setiap pembangunan di daerah. DPD RI menyusun program yang berasal dari daerah, kemudian disusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

"Tahap pertama kita akan bahas di komite dengan menteri terkait. Tahap kedua, Komite Empat akan membahas dengan Kementerian Keuangan. Peran DPD juga mengontrol atau memberi support," tuturnya.

Dalam menangkap aspirasi rakyat, Farouk menjelaskan, peranan DPD bukan sebagai eksekutif, bukan pula legislatif di daerah. Namun anggota DPD berkewajiban memperjuangkan setiap aspirasi.

Rakerda tersebut juga diisi dengan penyerahan sertifikat tanah hibah seluas 2.170 meter persegi untuk pembangunan kantor DPD Provinsi Bengkulu dari Gubernur Bengkulu kepada Sekretaris Jenderal DPD Soedarsono Hardjosukarto. (*)