INFO DPD - Untuk menstabilkan cadangan pangan nasional seyogianya direncanakan mulai tingkat terendah, yaitu desa. “Perencanaan pangan harus dimulai pada hulu sampai hilir, dari desa ke tingkat nasional," kata Ahmad Nawardi, Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2015.

Ahmad Nawardi menjelaskan, pemerintah kini dalam kondisi dilematis. Jika tidak pemerintah melakukan impor, harga akan naik. Namun, jika dengan impor harga turun, petani dan peternak kena imbasnya. "Program kedaulatan pangan pemerintah cukup baik dengan mulai membangun waduk, menyalurkan bantuan alat pertanian, benih, dan pupuk, serta melakukan revitalisasi lahan pertanian. Namun hal itu kurang diimbangi koordinasi yang baik antar-kementerian terkait," ujarnya.

Dalam kurun waktu lima-sepuluh tahun terakhir, impor pangan, mulai daging hingga beras, grafiknya meningkat tajam. “Pemerintah belum bisa mengendalikan harga. Justru harga-harga dikendalikan oleh pasar," tutur wakil daerah asal Jawa Timur tersebut.

Sementara itu, Herman Khaeron, Wakil Ketua Komisi IV, mengatakan pemerintah harus lebih mengkoordinasikan kementerian terkait dalam membenahi masalah pangan. “Bila mendesak, perlu dibentuk lembaga yang kompeten dan bernaung di bawah presiden langsung dalam menanggulangi masalah pangan,” ucap Herman. (*)