INFO DPD - DPD RI menyoroti polemik pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015 melalui acara Dialog Kenegaraan. Acara yang diselenggarakan di Lobby DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, 5 Agustus 2015 ini menghadirkan beberapa pembicara, seperti Anggota Komite I DPD RI dan Senator asal Provinsi DKI Jakarta DPD RI, Abdul Azis Khafia, Koordinator Komite Pemilih Indonesia/TePI),  Jerry Sumampouw, dan pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin.

Abdul Azis Khafia mengatakan masih banyak kekurangan dalam persiapan pelaksanaan pilkada serentak 2015. Menurut dia, mekanisme awal yang kurang baik merupakan penyebab utama kondisi pilkada serentak yang masih banyak kekurangan, mulai dari  kesiapan KPU sampai kontestan. Berbagai hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pilkada serentak ini agak dipaksakan.

Terkait calon tunggal yang memunculkan perdebatan penerbitan perpu, menurut Abdul Azis, itu merupakan indikasi adanya kegagalan parpol dalam kaderisasi. Selain itu, pemerintah juga kurang antisipatif terhadap dinamika yang ada. "Kemungkinan adanya calon tunggal seharusnya sudah diantisipasi dari awal pembuatan UU Pilkada oleh pemerintah," ujarnya. Ia menyatakan dukungannya terhadap calon independen dan revisi UU Pilkada.

Senada dengan Abdul Azis Khafia, Jerry Sumampouw mengemukakan bahwa pembuatan UU Pilkada langsung seharusnya bersifat antisipatif. "Pembuatan UU Pilkada Langsung seharusnya dapat dipikirkan jauh ke depan, sehingga segala risiko dan kemungkinan dapat diantisipasi dengan baik," katanya.

Sementara itu, Irman Putra Sidin mengemukakan bahwa solusi dari polemik pilkada serentak bukanlah dengan mengeluarkan perpu, melainkan dengan mendukung calon independen dan merevisi UU Pilkada. "Solusi terbaik dari polemik ini adalah dengan mempermudah persyaratan bagi calon independen dan juga dengan merevisi UU Pilkada," ucapnya.

INFORIAL