INFO DPD - Janji Presiden yang berencana memperbesar alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa lebih besar merupakan sebuah kebijakan yang baik dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di daerah. Begitu diungkapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Farouk Muhammad mengapresiasi Pidato Presiden Joko Widodo terkait alokasi transfer ke daerah yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun anggaran 2016 beserta nota keuangannya.

Usaha ini tentu saja sejalan tujuan DPD RI dalam rangka pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

"Namun demikian, masih ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki khususnya mengenai pelambatan ekonomi nasional, "ungkap Farouk Muhammad di sela-sela sidang rapat paripurna DPR dan DPD RI di Jakarta.

Disebutkan bahwa pemerintah lupa menyinggung amanat UU no 23/ 2014 tentang Pemerintahan daerah (Pemda) terkiat dana percepatan bagi provinsi kepulauan. "Padahal sejatinya itu selaras dengan apa yang dicanangkan dalam nawacita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, dari daerah dan desa,” ungkap Farouk.

Pidato Presiden tetap layak diberikan apresiasi, untuk beberapa program yang sudah berjalan dengan baik selama ini. Banyak program bantuan sosial untuk kelompok masyarakat miskin yang dapat diberikan pemerintah untuk membantu mereka keluar dari belenggu kemiskinan, sudah berjalan dengan baik. Banyak program perlindungan sosial yang dapat dijalankan secara berkelanjutan untuk seluruh masyarakat dan pekerja, sudah berjalan. Juga banyak usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang sudah bisa digerakkan, dengan memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat.

Senator Asal Nusa Tenggara Barat ini juga memberikan catatan terkait perkembangan ekonomi nasional. Kondisi ekonomi yang memburuk dalam beberapa waktu terakhir, seharusnya menjadi momentum bagi Presiden Jokowi untuk menunjukan keseriusan kerja pemerintahannya kepada masyarakat.

“Presiden dalam pidatonya masih menganggap bahwa pelambatan ekonomi nasional dikarenakan faktor ekonomi global dan kurangnya persatuan nasional, namun sebenarnya jika disadari secara internal salah satu penyebabnya adalah masih minimnya serapan anggaran pemerintah selama kuartal III,” ungkapnya.

Farouk menambahkan, kebijakan pemerintah dalam pengalihan subsidi BBM, yang kemudian sebagian besar dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, masih belum terlihat hasilnya, bahkan cenderung memiliki banyak persoalan teknis di lapangan, hal tersebut terlihat, masih rendahnya serapan belanja infrastruktur dalam satu semester terakhir.

Hal senada juga diungkapkan Farouk terkait janji pemerintah untuk segera menuntaskan persoalan infrastruktur energi dalam sepuluh bulan in. Pembangkit listrik  misalnya, juga galangan-galangan kapal yang akan melengkapi tol laut sebagai bagian dari infrastruktur maritim  masih belum terlihat hasilnya.

Menurutnya, seharusnya presiden menyampaikan secara real pembangunan tersebut, sehingga publik tahu sejauh mana perkembangannya. (*)